Peraturan menteri dalam negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1981 TENTANG Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan

• 307
• 20

• Ditetapkan: 1981-01-24 00:00:00
• Diundangkan: 1981-01-24 00:00:00

Peraturan menteri dalam negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG Keputusan Desa

• 307
• 20

• Ditetapkan: 1981-01-24 00:00:00
• Diundangkan: 1981-01-24 00:00:00

Peraturan menteri dalam negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa

• 307
• 20

• Ditetapkan: 1981-01-24 00:00:00
• Diundangkan: 1981-01-24 00:00:00

Peraturan menteri dalam negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

• 307
• 20

• Ditetapkan: 1981-01-24 00:00:00
• Diundangkan: 1981-01-24 00:00:00

Peraturan menteri dalam negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG Penerima Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

• 307
• 20

• Ditetapkan: 1978-01-21 00:00:00
• Diundangkan: 1978-01-21 00:00:00

Peraturan daerah kabupaten bangli

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG LAMBANG DAERAH TINGKAT II BANGLI

• 307
• 20

• Ditetapkan: 1977-09-14 00:00:00
• Diundangkan: 1977-09-14 00:00:00

Peraturan presiden republik indonesia

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Autralia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

• 307
• 20

• Ditetapkan: 0209-12-12 00:00:00
• Diundangkan: 2009-12-12 00:00:00

Peraturan presiden republik indonesia

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) Di Jakarta

• 307
• 20

• Ditetapkan: 0209-12-12 00:00:00
• Diundangkan: 2009-12-12 00:00:00

Undang undang

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

• 307
• 20

• Ditetapkan:
• Diundangkan:

Undang undang

UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 1958 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR

• 307
• 20

• Ditetapkan:
• Diundangkan: